Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus. Foto: Faisal/nr

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya menangkap tiga orang tersangka, yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat (AD), dalam kasus penculikan dan penganiayaan terhadap seorang warga asal Aceh bernama Imam Masykur (25) hingga tewas. Ketiga prajurit TNI itu ialah Praka RM (anggota Paspampres RI), Praka HS (anggota Direktorat Topografi TNI AD), dan Praka J (anggota Kodam Iskandar Muda).

Mereka bersama seorang warga sipil berinisial ZSS, yang merupakan kakak ipar Praka RM, melakukan penculikan, pemerasan, dan penganiayaan terhadap Imam Masykur. Korban, yang merupakan perantau asal Aceh, diculik oleh para pelaku pada tanggal 12 Agustus 2023 di toko kosmetik daerah Rempoa, Tangerang Selatan. Kepada korban dan warga sekitar, para pelaku sempat mengaku sebagai polisi. Sebelum meninggal dunia, korban sempat menghubungi keluarganya dan meminta uang tebusan Rp50 juta.

Menanggapi kasus ini, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus mengingatkan agar oknum anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), yang diduga menjadi pelaku penganiayaan terhadap seorang warga sipil asal Aceh hingga tewas, mendapatkan hukuman setimpal. "Kami sudah mendengar komitmen dari Puspom (Pusat Polisi Militer) TNI maupun Angkatan Darat, kemudian dari panglima TNI, untuk menindak para pelaku ini, ada tiga orang, untuk betul-betul mendapat tindakan setimpal, hukuman setimpal sesuai peraturan yang berlaku," kata Lodewijk kepada Parlementaria belum lama ini.

Lodewijk menyayangkan peristiwa yang melibatkan tiga terduga pelaku dari kalangan militer tersebut hingga menyebabkan nyawa seorang warga sipil melayang. "Tentunya, tindakan-tindakan itu sangat kami sesalkan. Saya mantan prajurit, tentu apa pun alasannya, itu adalah suatu tindakan yang melanggar hukum," ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Dia pun berharap kejadian tersebut menjadi peringatan bagi prajurit lainnya untuk taat pada undang-undang, serta senantiasa melindungi rakyat. "Kami harapkan ini juga menjadi peringatan bagi prajurit-prajurit yang lain (agar) tetap betul-betul sebagai prajurit Sapta Marga, yang taat terhadap undang-undang yang berlaku, karena prajurit itu kan punya jati diri. Kami dikatakan kami lahir dari rakyat, maka janganlah menyakiti hati rakyat," jelas Lodewijk.

Di lain pihak Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menilai kasus tersebut sebagai kejahatan serius yang harus diusut secara sungguh-sungguh dan tuntas. Ia pun meminta agar ketiga terduga pelaku dapat diberikan hukuman yang setimpal, guna menegakkan keadilan. Didik pun mendorong agar upaya untuk mengungkap kejahatan tersebut harus dilakukan dalam peradilan yang transparan, adil, dan akuntabel. "Hal ini menjadi penting untuk memastikan proses hukumnya berlangsung secara independen dan profesional. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi agar keadilan bagi korban dan keluarganya dapat diwujudkan," tandas Didik awal September 2023.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini pun melayangkan kecaman atas perilaku oknum Anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Praka RM dan dua anggota TNI, yang diduga menganiaya seorang pemuda asal Aceh hingga tewas. Ia pun mendorong agar proses peradilan atas kasus tersebut dilakukan melalui peradilan umum. "Saya bisa mengerti dan memahami serta setuju dengan beberapa pendapat publik bahwa kejahatan ini tergolong dalam kejahatan pidana umum. Untuk itu saya juga bisa memahami dan ikut mendorong agar proses peradilannya dapat dilakukan melalui peradilan umum," ungkap Didik.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya, berencana menyurati Panglima TNI Laksamana Yudo Margono agar segera mengusut kasus ini secara transparan. “Kami mengecam aksi keji yang dilakukan terhadap Imam Masykur, warga Bireuen. Aksi kriminal ini harus diusut tuntas,” ucap Riefky baru-baru ini.

Langkah itu, kata Riefky, diambilnya sebagai pimpinan Komisi I DPR, yang bermitra langsung dengan TNI. Dia akan mendesak kasus ini diusut hingga tuntas. “Dalam kapasitas saya sebagai salah satu pimpinan Komisi I, yang bermitra dengan TNI, saya akan menyurati Panglima untuk memastikan kasus ini diusut tuntas dan transparan ke publik,” sambungnya.

Lebih lanjut, Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil berharap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan pendampingan bagi keluarga korban kasus penganiayaan oleh oknum anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) agar dapat membongkar peristiwa itu seterang-terangnya. "Mudah-mudahan dengan pendampingan LPSK dan Komnas HAM kita akan bisa melihat ini dengan terang benderang," kata Nasir saat rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Komnas HAM dan LPSK.

Nasir mengatakan hal tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat Aceh agar peristiwa mengenaskan yang menyebabkan hilangnya nyawa sipil setelah diculik, disiksa, dan dianiaya oleh oknum prajurit TNI itu dapat terbongkar.  "Harapan masyarakat Aceh yang disampaikan ke saya agar saya bisa menyampaikan kepada lembaga-lembaga yang punya kompetensi, yang punya otoritas untuk menindaklanjuti kasus ini," kata legislator asal Aceh ini. (ssb/aha)